Ketentuan Hukum Penyitaan Cryptocurrency Gelap Mulai Diadopsi oleh Belarus

Secara resmi Kementerian Kehakiman Belarus telah menetapkan prosedur hukum untuk penyitaan dana cryptocurrency sebagai bagian dari proses penegakan hukum. 

Seperti dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (2/6/2022), langkah tersebut bertujuan guna untuk menerapkan dekrit oleh Presiden Alexander Lukashenko yang berkaitan dengan ruang kripto negara itu. 

Setelah ditandatangani oleh pemimpin Belarus pada Februari, ia memerintahkan pembuatan register khusus untuk alamat dompet kripto yang digunakan untuk tujuan terlarang.

SCAN DISINI DAN DAPATKAN FREE 200RB.

Selain itu, Kementerian kehakiman merinci, pihak berwenang yang melakukan proses kriminal akan mempertanggung jawabkan dana kripto yang disita atau hangus.
Tentunya dokumen itu juga mencakup penyitaan aset digital sebagai bagian dari penyitaan properti debitur dan mengatur penilaiannya.

Di lain sisi, Pemerintah di Minsk memiliki waktu tiga bulan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan perintah terkait kripto terbaru Lukashenko yang setelah itu akan mulai berlaku.

Pihak Belarus melegalkan berbagai aktivitas kripto dengan keputusan presiden lain yang ditandatangani pada akhir 2017 dan diberlakukan pada Mei 2018.
Dengan diambilnya keputusan ini memperkenalkan keringanan pajak dan insentif lain untuk bisnis kripto yang beroperasi sebagai penduduk Hi-Tech Park (HTP) di Minsk dalam upaya mengembangkan ekonomi digital negara tersebut.

Sehingga bekas republik Soviet dan sekutu dekat Rusia itu, tidak mengizinkan penggunaan cryptocurrency dalam pembayaran.
Tetapi demikian, Belarus menempati urutan ketiga di wilayah ini dalam hal adopsi kripto. 

Berdasarkan data Crypto Adoption Index yang diproduksi oleh perusahaan analitik blockchain Chainalysis, sebagian besar karena aktivitas peer-to-peer yang kuat.

Sehingga pada Maret tahun lalu, Lukashenko mengisyaratkan kemungkinan pengetatan peraturan kripto negara itu dan merujuk pada kebijakan China.
Akan tetapi, pejabat HTP kemudian mengklarifikasi otoritas Belarusia tidak memiliki rencana untuk mengadopsi aturan yang lebih ketat untuk industri tersebut. 

Dan terlebih lagi, pada Februari tahun ini, Kementerian Keuangan mengusulkan amandemen yang memungkinkan dana investasi memperoleh aset digital.